



Untuk menunjang Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Keuangan Daerah, untuk itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKU Timur menghadirkan inovasi Sinergi Pelayanan SP2D yang Cepat, Akurat, dan Terpadu.
Inovasi terbaru ini dirancang untuk menghadirkan pelayanan yang lebih terintegrasi dan responsif, sekaligus menjadi langkah nyata mendukung reformasi birokrasi di daerah.
Demikian diungkapkan Kepala BPKAD OKU Timur, Agustian Pahrimale SH MH saat launching dan sosialisasi Implementasi Strategi Pelayanan SP2D yang Cepat, Akurat Terpadu (SimPle SPaDu) Untuk Menunjang Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Keuangan Daerah, di Ruang Bina Praja, Pemkab OKU Timur, pada Kamis (16/10/2025)
Berdasarkan hasil evaluasi dari 2022 sampai dengan 2023 diketahui rata-rata tempo penyelesaian penerbitan SP2D di OKU Timur masih mencapai dua sampai lima hari kerja. “Kondisi ini tentu perlu kita perbaiki agar pelayanan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif dan respinsif terhadap kebututuhan perangkat daerah,”imbuhnya.
SimPel SPaDu bukan hanya sekadar sistem elektronik, tetapi juga merupakan strategi transformasi pelayanan keuangan daerah yang berorientasi pada
kecepatan, ketepatan, dan transparansi,katanya.
“Melalui SimPel SPaDu, kami mengimplementasikan langkah inovatif yang mengintegrasikan seluruh proses pelayanan SP2D, dari validasi administrasi, verifikasi dokumen, hingga tahap pencairan dana, dengan memanfaatkan teknologi digital dan koordinasi lintas perangkat daerah, sehingga menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tepat waktu, dan bebas dari hambatan birokrasi yang berlebihan,”jelasnya.
Dia menambahkan, disamping itu, penerapan SimPel SPaDu
diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat nyata, antara lain meningkatkan efisiensi waktu dalam proses pencairan
dana kegiatan.
“Meminimalkan kesalahan administrasi melalui sistem verifikasi digital, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena setiap proses dapat dipantau secara langsung oleh OPD serta Mendorong budaya kerja yang kolaboratif dan profesional di lingkungan pengelola keuangan daerah,”imbuhnya.(dadang dinata)